Mahfud MD Jadi Pembina Upacara Digital

Mahfud MD, calon peserta konvensi Capres Partai Demokrat. | KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANJAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi pembina dalam upacara bendera yang dilakukan secara digital dalam rangka memperingati HUT Ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara yang diprakarsai oleh komunitas Indonesia Optimis (ID Optimis) ini diikuti oleh banyak orang khususnya anak muda karena setiap orang cukup duduk di depan komputer atau gadget yang tersambung dengan internet.

Berdasarkan rilis yang diterima dari MMD Initiative pada Minggu (18/8/2013), ada beberapa nama tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan upacara bendera digital tersebut. Antara lain, Mahfud MD yang bertindak sebagai pembina upacara, dan KH Mustofa Bisri sebagai pembaca doanya.

Selain Mahfud, tokoh lain yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, Creativepreneur dan Penulis Buku Yoris Sebastian, serta Ketua Gerakan Indonesia Berkibar Shafiq Pontoh.

Upacara bendera digital ini dimulai tepat pukul 08.00 pada Sabtu (17/8/2013) kemarin dan peserta upacara bebas memilih pembina upacara yang akan didengarkan pidatonya. Sama halnya saat mengikuti upacara bendera di lapangan, peserta upacara bendera digital juga mendengarkan amanat upacara dari Pembina Upacara melalui http://www.id-optimis.org.

Setiap peserta upacara, sebelumnya diminta menyiapkan akun Twitter dan Foursquare lalu dipandu oleh @ID_Optimis, akun Twitter milik komunitas Indonesia Optimis.

Dalam pidatonya, Mahfud menyampaikan “Apa arti kemerdekaan, dan untuk apa kita Merdeka?” “Jawabannya pada alinea pertama UUD 1945, yaitu kemeredekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jadi, kita merdeka agar manusia Indonesia bermartabat , dan agar manusia Indonesia diperlakukan secara adil,” kata Mahfud dalam penggalan pidatonya.

Masyarakat Rindu Ber-Lebaran secara Serentak

Pengurus Nahdatul Ulama memantau hilal dari lantai 32 pusat perbelanjaan Season City, Jakarta, Senin (8/7/2013). Kementerian Agama memutuskan awal Ramadhan 1434 H jatuh pada Rabu, 10 Juli 2013. Keputusan diambil dalam sidang isbat di Kementerian Agama. | TRIBUN / DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas umat Islam Indonesia merindukan untuk menjalani awal puasa dan hari raya Idul Fitri secara serentak oleh semua kalangan. Hal ini terungkap dari penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, sebanyak 74,78 persen publik berharap ingin Indonesia merayakan Lebaran di hari yang sama di seluruh Indonesia. Kerinduan itu dinyatakan mayoritas responden di semua segmen yakni 65-85 persen responden di setiap segmen menginginkan hal yang sama.

"Kerinduan itu dirasakan oleh pria atau wanita, penduduk desa atau kota, pendidikan rendah atau tinggi, bahkan juga keluarga besar NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah," kata Rully dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Di luar itu, Rully melanjutkan, sebanyak 70,30 persen masyarakat responden meyakini bahwa suatu saat ulama atau pimpinan ormas Islam bersepakat menentukan awal puasa dan Lebaran sejak jauh hari. Menurutnya, syarat yang dibutuhkan adalah kesepakatan pimpinan ormas, ahli fiqih dan ilmuwan di masing-masing ormas itu untuk menyamakan metode dengan menggunakan sebanyak mungkin kemampuan ilmu pengetahuan yang sudah bisa memprediksi waktu.

"Sementara peran pemerintah yang minimal, yang konsisten hanya terlibat dalam penentuan tanggal merah di sistem kalender 1 Januari akan ikut mempercepat kesepakatan itu," ujarnya.

LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis. LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini karena merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antarormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.

Misteri Pimpinan Komisi III Baru yang Akan Dilantik...

Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011). | TRIBUN NEWS/DANY PERMANA
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan berganti pimpinan pada Selasa (20/8/2013). Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akan memimpin pelantikan itu. Namun, Priyo masih tak mau menyebutkan posisi yang nantinya akan dirotasi dan peluang politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menduduki posisi Ketua Komisi III DPR.

“Besok siang saya dijadwalkan melantik dan mengesahkan pimpinan Komisi I, II, III, Baleg, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) untuk masa tugas setahun ke depan,” ujar Priyo dalam pesan singkat yang diterima Senin (19/8/2013) malam.

Priyo tidak menjelaskan secara spesifik posisi ketua atau wakil ketua yang akan dilantik itu. Ia hanya menjelaskan bahwa terkait polemik rotasi ketua Komisi III, dirinya masih menunggu surat resmi dari pimpinan Fraksi Partai Demokrat hingga Selasa esok pagi.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul yang kini menjadi anggota Komisi III DPR sesumbar dirinya sudah ditunjuk DPP Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III DPR. Ruhut mengaku akan mengganti posisi rekan satu partainya, Gede Pasek Suardika, yang akan maju sebagai caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ia juga menuturkan, DPP Partai Demokrat sudah menyerahkan surat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, pelantikan ini ternyata belum diketahui Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa. Saan mengaku, fraksi belum menerima surat pemberitahuan dari DPP. Seharusnya, kata Saan, fraksi menerima pemberitahuan itu dan fraksi yang nantinya mengajukan pergantian ke pimpinan DPR.

Ruhut selama ini dikenal sebagai salah satu loyalis setia keluarga Cikeas. Pada saat Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Ruhut menjadi orang yang paling keras meminta Anas mundur saat dikaitkan dalam kasus Hambalang. Sementara Gede Pasek Suardika yang saat ini masih menjadi Ketua Komisi III adalah loyalis dari Anas Urbaningrum.

PDI Perjuangan: Jokowi Tak Maruk Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Eva K Sundari menyatakan,  Gubernur DKI Joko Widodo tak akan terpancing untuk loncat ke partai lain demi sebuah kekuasaan. Ia percaya, pria yang akrab disapa Jokowi itu akan patuh pada aturan partainya dan melaksanakan apa yang dititahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya mengenal Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang loyal dan patuh ke garis PDI Perjuangan. Dia bukan tipe kemaruk jabatan dan bisa pindah partai demi jabatan karena dia memaknai politik sebagai jalan pengabdian, bukan jalan untuk kekuasaan," kata Eva saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Jokowi tak akan maju sebagai calon presiden, terlebih menjadi calon presiden dari partai lain. Pasalnya, sejauh ini Megawati masih meminta Jokowi untuk fokus menuntaskan masa jabatannya sebagai pemimpin Ibu Kota Jakarta.

"Saya percaya pak Jokowi akan manut ke Ketua Umum yang menginginkan dia menuntaskan pekerjaan di DKI sesuai penugasan PDI Perjuangan," ujarnya.

Seperti diberitakan, Jokowi terus digoda untuk maju sebagai calon presiden periode 2014-2019. Godaan itu juga muncul dari partai yang tengah berkuasa saat ini. Komite Konvensi Partai Demokrat mengusulkan nama Jokowi diundang mengikuti konvensi calon presiden.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota komite yang enggan disebutkan namanya. Anggota komite itu menyampaikan, dalam rapat internal yang digelar komite konvensi, banyak anggota komite yang mengusulkan nama Joko Widodo alias Jokowi untuk mengikuti konvensi.

Meski di sisi lain, semua anggota komite sangat sadar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak akan mengizinkan kader potensialnya itu mengikuti seleksi calon presiden dari partai lain.

"Banyak yang memasukkan nama Jokowi, ini menunjukkan bahwa komite sangat rasional dan independen dalam pengusulan nama-nama calon peserta," katanya, seusai menghadiri rapat internal komite konvensi, di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013) malam.

Sutan Isyaratkan Jadi Timses Marzuki Alie

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan secara implisit bahwa dirinya bersedia menjadi tim sukses Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie pada Konvensi Demokrat. Kendati demikian, keputusan baru ia ambil setelah Marzuki berpeluang memenangkan konvensi.

"Kalau kita lihat dulu lah visi dan misinya, ini juga kan (peserta konvensi) belum diumumin," kata Sutan saat dikonfirmasi mengenai keinginannya menjadi tim sukses Marzuki, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Untuk diketahui, pernyataan Sutan itu dilontarkan setelah dirinya datang menemui Marzuki Alie di Gedung DPR. Dalam kesempatan tersebut, Sutan datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen. Pertemuan dilakukan pada Senin sore dan berlangsung selama hampir satu jam.

Marzuki Alie yang masih menjabat sebagai Ketua DPR telah menyatakan diri akan maju sebagai kandidat calon presiden Konvensi Demokrat. Selain Marzuki, tokoh internal Partai Demokrat lainnya, Pramono Edhie Wibowo juga akan maju sebagai calon presiden dari konvensi tersebut.

Untuk Pramono, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan dirinya menjadi salah satu tim sukses Pramono. Tak hanya itu, Ruhut juga mengatakan bahwa Edhie Baskoro alias Ibas juga ikut menjadi tim sukses ipar dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Gerindra Optimistis Raih 20 Persen pada Pileg 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra mengaku optimistis dapat meraih suara 20 persen pada Pemilu Legislatif 2014. Hal tersebut merupakan syarat agar Gerindra mampu mengusung calon presiden untuk Pemilu Presiden 2014.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Wibowo terkait pemberitaan bahwa RUU Pilpres terancam batal direvisi. Gerindra adalah satu satu fraksi yang mendukung revisi RUU Pilpres.

"Gerindra ajukan revisi UU Pilpres bukan takut pada ambang batas. Kami menolak itu bertentangan dengan konstitusi," ucap Edhy di Kompleks Parlemen, Senin (19/8/2013).

Gerindra, sambung Edhy, telah melakukan kaderisasi dan mempersiapkan calon anggota legislatif sejak empat tahun lalu. Para caleg diharapkan mampu mendulang suara pada pesta demokrasi legislatif 2014.

Setidaknya ada lima fraksi yang menolak UU Pilpres direvisi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara empat fraksi lainnya mendukung revisi UU Pilpres, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

Persoalan RUU Pilpres selama ini mentok karena satu pasal tentang presidential threshold (PT) yang menjadi ambang batas partai boleh mengajukan pasangan capres dan cawapresnya.

Di dalam Pasal UU Pilpres disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi di parlemen minimal 20 persen dan jumlah suara secara nasional minimal 25 persen.

KPU Tetapkan Logistik Pemilu Habis Pakai

Ilustrasi logistik pemilu: Pekerja menata kotak suara yang telah dirakit di bekas Kantor Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2012). | KOMPAS/AGUS SUSANTO
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan logistik Pemilu 2014, khususnya bilik suara dan kotak suara dibuat dari bahan habis pakai, seperti plastik dan karton.

“Sudah ditetapkan habis pakai. Jumlahnya belum tahu berapa,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui kantornya, Senin (19/8/2013).

Ia mengatakan, dalam Peraturan KPU tentang Norma, Standar Kebutuhan, dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilu yang sudah ditetapkan, Rabu (14/8/2013) lalu, bilik suara akan dibuat dari bahan karton. Sedangkan, kotak suara dibuat dari bahan plastik.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, kotak suara dapat dibuat dari bahan plastik yang transparan atau karton. Soal bilik suara, ia mengatakan, setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan dilengkapi dengan empat bilik suara. Menurutnya, penggunaan logistik yang habis pakai dinilai lebih murah dibanding logistik yang tidak habis pakai seperti logistik berbahan alumunium.

“Setelah dihitung, biaya produksi logistik yang habis pakai jauh lebih murah dibandingkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan logistik berbahan tidak habis pakai. Belum biaya perbaikan kalau barang itu rusak,” ujar Ida di kantornya, Senin.

Tetapi, Ida tidak menyampaikan perbandingan harganya. “Yang paling paham Mas Arief (Komisioner KPU Arief Budiman),” kilahnya.

PKPU tentang Logistik telah ditetapkan, namun belum dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM.

KPK: STNK Moge BMW Milik Deviardi

Barang bukti berupa motor gede merek BMW hasil operasi tangkap tangan terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, yang diperlihatkan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). | KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES
JAKARTA, KOMPAS.com - KPK menyatakan bahwa STNK motor gede keluaran BMW yang disita dari kediaman Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ternyata dimiliki Deviardi alias Ardi. Rudi kini berstatus tersangka penerimaan suap terkait kegiatan hulu migas.

"STNK milik Deviardi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (19/8/2013).

Dengan demikian, menurut Johan, moge BMW berplat nomor B 3946 FT yang disita dari rumah Rudi tersebut berbeda dengan moge BMW yang pernah dilaporkan Rudi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, lebih rinci mengenai moge BMW yang disita itu, Johan belum dapat mengungkapkannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya menduga bahwa moge BMW yang disita dari kediaman Rudi itu merupakan bagian dari suap. Rudi diduga bersama-sama Deviardi, menerima suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya.

Tim penyidik KPK menangkap Rudi dan Deviardi di kediaman Rudi beberapa waktu lalu dengan barang bukti 400.000 dollar AS, 127.000 dollar Singapura, dan 90.000 dollar AS, termasuk moge BMW tersebut.

Menurut Bambang, sebelum tertangkap tangan, Deviardi mengambil uang dari Simon. Uang tersebut diantarkan ke kediaman Rudi dengan mengendarai moge BMW. Namun anehnya, Deviardi meninggalkan motor tersebut di rumah Rudi. Menurut Bambang, Rudi bahkan sempat mencoba menghidupkan mesin moge tersebut sebelum tertangkap KPK.

22 Agustus, KPU Umumkan DCT

Petugas memeriksa data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.\ | KOMPAS IMAGES/Roderick Adrian Mozes
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menetapkan daftar calon tetap (DCT) DPR Pemilu Legislatif 2014 pada hari Kamis, 22 Agustus mendatang. Akan ada sejumlah perubahan dalam DCT, antara lain nama dan jumlah calon.

"Tanggal 22 penetapan DCT fixed," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Minggu (18/8/2013).

Ia mengatakan, perubahan nama dan pengurangan jumlah calon terjadi karena partai politik (parpol) mengganti bakal calon anggota legislatifnya. Selain itu, lanjutnya, beberapa bacaleg menyatakan mundur dari pencalonan. Hanya saja, Ferry masih enggan menyebutkan jumlah bakal calon yang diganti dan mundur.

"DCT ada yang berubah karena diganti dan ada yang mundur Jumlahnya saya belum dapat informasi," ujar Ferry.

Ia mengatakan, perubahan nama caleg yang ditetapkan salah satunya disebabkan masukan dari masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) yang diumumkan Juni 2013 lalu.

Seperti diketahui, sebanyak 6.637 berkas bakal caleg diajukan oleh parpol peserta pemilu kepada dari 77 Daerah Pemilihan yang ada. Jumlah itu mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yang hanya 6.577 berkas bacaleg.

Meski demikian, dari 6.637 berkas, hanya 6.560 berkas bakal caleg yang dapat masuk di dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Dari jumlah itu, sebanyak 2.445 caleg perempuan, dan 4.115 merupakan caleg laki-laki. Sisanya sebanyak 77 berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

176 Napi Labuhan Ruku Dipindah ke Lapas Terdekat

Sejumlah narapidana mengangkut barang mereka saat proses pemindahan pascakebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku di Kabupaten Batu Bara, Sumut, Senin (19/8/2013). Lapas dibakar saat kerusuhan antara sipir dan narapidana yang mengakibatkan 30 narapidana melarikan diri. | TRIBUN MEDAN / DEDY SINUHAJI
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 176 narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Labuhan Ruku, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara telah dipindah ke sejumlah lapas terdekat. Pemindahan dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI.

"Sepanjang siang hingga sore hari ini, dengan bantuan TNI dan Polri, sudah dipindahkan sebanyak 176 napi ke beberapa lapas terdekat," tulis Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenhuk dan HAM Akbar Hadi melalui pesan singkat pada wartawan, Senin (19/8/2013).

Akbar menjelaskan, sebanyak 51 orang dipindah ke Lapas Pematang Siantar, 20 orang ke Lapas Tebing Tinggi, 50 orang Lapas Tanjung Balai, 17 orang di Lapas Tana Karo, 18 orang di Lubuk Pakam, dan 20 orang ke Lapas Tobasa.

Menurut Akbar, pemindahan ini masih terus berlangsung. Jumlah narapidana yang melarikan diri hingga saat ini belum dapat dipastikan. "Hingga malam hari ini masih berlangsung proses pemindahan. Setelah proses pemindahan baru bisa dipastikan jumlah yang melarikan diri," terang Akbar.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di dalam Lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara, pada Minggu (18/8/2013) sekitar pukul 17.00. Peristiwa bermula saat tahanan memanggil sipir dan memukulinya. Diduga ada tahanan yang memprovokasi hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran.

Seluruh gedung perkantoran terbakar, demikian juga dapur dan bagian Blok C. Ketika itu, lapas hanya dijaga dua orang aparat kepolisian dan dua petugas Lapas. Data sementara, sebanyak 22 warga binaan berhasil ditangkap kembali dan tiga orang menyerahkan diri. Saat ini kepolisian dan TNI masih berupaya mengejar warga binaan yang melarikan diri.

Gita Wirjawan Dipertemukan dengan Tim Sukses

Relawan Gerakan Cinta Tanah Air (Relawan Gita) menyelenggarakan halal bihalal di Posko Relawan Gita, Setiabudi, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. | KOMPAS.COM/ARIANE
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sukses dan relawan Gerakan Cinta Tanah Air (Gita) se-DKI Jakarta menggelar halal-bihalal di Posko Relawan Gita, Jalan Setiabudi Barat 15, Jakarta, Minggu (18/8/2013). Turut hadir, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, yang juga diminta untuk memberikan pandangannya mengenai kondisi pemerintahan Indonesia.

"Ini bukan deklarasi sebagai pemenangan Gita Wirjawan, kami belum deklarasi karena belum ada pengumuman resmi," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga dalam jumpa pers seusai acara halal bihalal.

Menurut Kastorius, acara ini merupakan temu muka pertama antara Gita dengan para relawan pendukungnya. Koordinator Relawan Gita DKI Jakarta, Novel Martinus, juga menambahkan, acara ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Gita Wiryawan agar ia semangat untuk maju menjadi Calon Presiden 2014.

"Biar Pak Gita semangat melihat dukungan dari akar rumput," ujar Novel.

Kastorius dan Novel menilai, Gita Wirjawan layak maju menjadi calon presiden karena ia merupakan representasi generasi muda yang visioner, progresif dan memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia. Selain itu, secara pribadi, Kastorius menilai Gita memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

"Saudara-saudara saya para petani jeruk senang karena pengetatan masuknya produk-produk holtikultura, meskipun beliau banyak mendapat serangan dari China dan negara lainnya," ujar Kastorius.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Hadapi Sidang Tuntutan, Pengacara Djoko Susilo: Kita Berserah Saja

Terpidana kasus dugaan korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, saat menyampaikan eksepsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (7/5/2013). | KOMPAS/ALIF ICHWANJAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) dan dugaan tindak pidana pencucian uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, dijadwalkan menghadapi sidang tuntutan pada Selasa (20/8/2013) siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Djoko mengaku siap hadapi tuntutan.

"Ya, Pak Djoko siap hadapi tuntutan besok," ujar kuasa hukumnya, Juniver Girsang, saat dihubungi, Senin (19/8/2013). Ia berharap jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutus sesuai prosedur.

"Sesuai prosedurnya, ya, besok kita berserah sajalah. Pak Djoko juga sehat, kita harap sehat terus biar cepat proses hukumnya," katanya.

Djoko Susilo, mantan Gubernur Akademi Kepolisian, didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek simulator ujian SIM roda dua dan roda empat di Korlantas Polri tahun anggaran 2011.  Jenderal bintang dua itu didakwa menerima keuntungan dari pengadaan proyek tersebut sebesar Rp 32 miliar. Berdasarkan perhitungan KPK, kerugian negara akibat pengadaan proyek ini sekitar Rp 144,9 miliar, sedangkan menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negaranya sekitar Rp 121,3 miliar.

Djoko juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Nilai aset yang dimasukkan dalam dakwaan mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Selain aset semasa Djoko menjadi Kepala Korlantas, KPK juga memasukkan aset dari masa sebelum dan sesudah Djoko memangku jabatan itu. Batas awal aset yang disidik adalah perolehan mulai 2002. Aset itu berupa rumah mewah, apartemen, tanah, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), serta sejumlah kendaraan.

Rumah-rumah terkait Djoko tersebar di Solo (Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Perintis Kemerdekaan), Semarang (Bukit Golf, Tembalang), Jakarta (Jalan Prapanca Raya, Jalan Cikajang, dan Tanjung Mas Raya), Depok (Perumahan Pesona Khayangan), dan Bali (Perumahan Harvestland). Aset berupa tanah tersebar mulai dari Cibubur, Subang, hingga Bali. SPBU yang disita berada di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Sementara kendaraan yang disita KPK antara lain Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, Toyota Avanza, dan sejumlah bus pariwisata.

Dipimpin Ical, Golkar Krisis Keuangan?

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011). | KOMPAS/Hendra A Setyawan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menjadi calon presiden kembali bergejolak setelah adanya keluhan pengurus daerah Partai Golkar. Keluhan itu terkait janji Ical soal dana bantuan tak kunjung direalisasikan. Benarkah Golkar tengah mengalami krisis keuangan?

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui adanya persoalan pencairan dana untuk pengurus daerah Partai Golkar. "Memang ada komitmen, tapi sampai sekarang masih tersendat-sendat. Teman-teman mengharapkan janji dan kontribusi, ada Rp 5 juta-Rp 15 juta," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Yorrys juga mencontohkan ada beberapa daerah yang baru mendapat dana bantuan setelah sembilan bulan kemudian. Selain itu, Yorrys juga mengatakan, pada acara Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, para caleg seluruh Indonesia yang hadir hanya mendapatkan separuh dana dari yang dijanjikan.

"Mungkin karena krisis keuangan partai. Mungkin," ucap Yorrys.

Dengan kondisi itu, anggota Komisi I DPR itu mengakui adanya pengurus daerah yang meminta DPP Golkar mengevaluasi kepemimpinan Ical. Yorrys menuturkan, hal tersebut sudah menjadi suara mayoritas di internal Partai Golkar.

"Permintaan itu kan sudah jadi silent majority. Di fraksi juga ada, sudah jadi silent majority," kata Yorrys.

Akbar Tanjung kritik Ical

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan, pihaknya bakal melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu akan menyasar pada nasib Golkar di bawah kepemimpinan Ical.

"Evaluasinya akan kami sampaikan pada waktunya. Evaluasi itu akan kami jadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan diskusi di internal Golkar," kata Akbar pada pekan lalu.

Ruhut: Jangan Patahkan Perjuangan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul meminta semua pihak untuk tidak terus menerus menjelek-jelekkan polisi. Menurutnya, itu sama saja melemahkan semangat juang polisi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Polisi kerjanya sudah sangat mulia, beneran. Polisi harus kita semangati, jangan polisi kita patahkan perjuangannya," katanya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/8/2013).

Upaya polisi dalam menuntaskan penembakan terhadap sejumlah anggota polisi di wilayah Tangerang Selatan beberapa pekan terakhir ini, lanjut Ruhut, harus didukung masyarakat. Dengan demikian, diharapkan, para pelaku yang diduga kelompok teroris itu dapat segera ditangkap.

"Pak Marciano (Norman, Kepala BIN) juga mengatakan harus waspada karena kelompok teroris akan melakukan balas dendam," ucapnya.

Sementara mengenai kasus pembunuhan terhadap Franciesca Yofie di Bandung, Ruhut menegaskan bahwa polisi sudah berusaha maksimal. Dia mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat jangan berasumsi yang tidak benar terhadap polisi.

"Kalau di Bandung kan udah terbukti jambret, karena tersangkanya udah diperiksa kan. Polisinya pun (Kompol Albertus) sudah diperiksa, tidak ada hubungan dengan kasusnya," ujarnya.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Kasus Penembakan Polisi, Pertaruhan Penting Sutarman Menuju Kursi Kapolri

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. | DIAN MAHARANI
BANDUNG, KOMPAS.com - Upaya untuk mengungkapkan kasus penembakan polisi yang terjadi beberapa waktu terakhir dinilai akan menjadi pertaruhan penting bagi Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Sutarman sebagai calon Kapolri. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Nasser.

"Perkara ini menjadi pertaruhan penting bagi Kabareskrim Komjen Pol. Sutarman untuk maju menjadi Kapolri," katanya saat dihubungi Kompas.com, Minggu, (18/8/2013).

Nasser mengatakan, pihaknya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komjen Pol. Sutarman jika pelaku penembak dua polisi itu tertangkap. Apalagi, kasus ini terjadi berulang kali.

Kompolnas prihatin terhadap kejadian tersebut. Oleh karena itu, Kompolnas berharap, polisi segera menangkap pelakunya. Menurut Nasser, rangkaian insiden tersebut telah melecehkan Polri.

"Pelakunya harus cepat-cepat ditangkap," tegasnya.

Caranya, lanjut Nasser, polisi bisa menerjunkan tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelakunya.

"Kami berharap Mabes polri dan Polda Metro Jaya ikut turun tangan untuk membantu Polresta Tangerang dalam memburu pelaku," tegasnya.

Seperti diberitakan, penembakan di Jalan Graha Raya, Pondok Aren, Tangerang, Jumat, (16/8/2013) malam, menewaskan anggota Polsek Pondok Aren, Aipda Kus Hendratma. Kus yang mengendarai motor dipepet dua orang yang berboncengan motor. Saat itu, Kus ditembak pada bagian belakang kepala hingga terjatuh dan tewas di tempat.

Tim Buru Sergap Polsek setempat berjumlah empat orang yang kebetulan melintas dengan mobil melihat kejadian dan langsung mengejar sert menabrak motor tersebut. Namun pengemudi mobil, Bripka Ahmad Maulana, kehilangan kendali kendaraan sehingg mobil terguling. Saat berusaha keluar dari mobil yang terbalik, pelaku menghampiri dan menembak Maulana. Ketiga rekannya yang selamat sempat menembak pelaku.

Sebelumnya, Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir, Jakarta Pusat, ditembak saat sedang mengendarai motor di Jalan Cirendeu Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu (27/7/2013). Selanjutnya, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Binmas Polsek Metro Cilandak, tewas ditembak di bagian kepala belakang saat sedang mengendarai motor di depan Gang Mandor, Jalan Otista Raya RT 03/11, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Rabu (7/8/2013).

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Jenderal Moeldoko Disebut-sebut Tak Bermasalah

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru Letjen TNI Moeldoko mengucapkan sumpah dalam pelantikan dirinya oleh Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA | DANY PERMANA
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, rekam jejak calon tunggal panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko, tergolong bersih.

"Untuk Jenderal Moeldoko tidak ada masalah. Ini penjelasan dari bapak ketua KPK," kata Hasanuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai bertemu dengan jajaran pimpinan KPK, Senin (19/8/2013).

Hasanuddin bersama sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya, antara lain Nurul Arifin dan Hely Fauzy, menemui pimpinan KPK dalam rangka menelusuri rekam jejak Moeldoko. Nurul mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari KPK seputar harta kekayaan Moeldoko.

Saat ditanya apakah ada peningkatan harta yang dimiliki Moeldoko dalam beberapa tahun terakhir, Nurul enggan membuka informasi dari KPK tersebut lebih jauh lagi. "Kita tidak berhak menginformasikan, ini sangat terbatas," ujarnya.

Hasanuddin mengatakan, berdasarkan peraturan undang-undang, Presiden berhak mengajukan satu calon panglima TNI. Calon tersebut, lanjutnya, kemudian akan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR yang dijadwalkan pada 21 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB.

Adapun Moeldoko sudah diajukan Presiden sebagai calon panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang masa baktinya akan berakhir akhir bulan ini. Surat yang berisi nama calon panglima tersebut diterima DPR dari Presiden pada 23 Juli 2013.

Sebelumnya, Jenderal Moeldoko dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko dilantik pada tanggal 22 Mei lalu. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko adalah Wakil KSAD. Ia juga sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur Lemhannas (2011).

Basuki: Demokrasi di Indonesia Lebih Hebat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya. | KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku pernah menyebutkan kebanggaannya tentang demokrasi di Indonesia kepada seorang senator asal Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan yang pada tahun 2008 itu, Basuki mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia lebih hebat dibandingkan dengan demokrasi yang ada di negeri tersebut.

"Saya tanya ke orang Amrik itu, kalo Obama itu Islam, kira-kira kalian pilih tidak dia jadi presiden? Dia enggak bisa jawab," tutur Ahok ketika mengulang cerita tentang pertemuan itu dalam acara yang dihelat Komunitas Kami Anak Bangsa (KKAB) di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

"Saya bilang, di Belitung yang penduduknya 93 persen Muslim bisa pilih saya jadi bupati. Nah, maka itu Demokrasi kita berarti lebih hebat," tambahnya kemudian.

Menurutnya, warga Indonesia, khususnya Jakarta, bisa menerima arti kebhinekaan dengan lebih baik. Buktinya, lanjut Basuki, seseorang yang berasal dari Solo dan Belitung Timur bisa menjadi pemimpin Jakarta.

"Padahal dulu itu, saya pernah minta pindah ke Kanada karena saya frustasi. Bapak saya menolak karena menganggap saya nanti akan dibutuhkan di Indonesia. Saya bilang, muka minyak babi kayak kita apa yang dibutuhkan? Bapak saya, marah besar denger itu," kenang Ahok.

"Nah sekarang Jakarta membuktikan. Saya yang katanya muka minyak babi bisa jadi wagub sekarang," lanjut mantan bupati Belitung Timur itu.

Survei: Pemerintah Jangan Ikut Campur Penetapan Awal Ramadhan

Menteri Agama, Suryadharma Ali, saat memimpin jalannya Sidang Isbat di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (18/8/2012). | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah tak ikut campur dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 13-14 Agustus 2013 lalu.

Peneliti LSI Rully Akbar membeberkan, sebanyak 51,08 persen masyarakat responden menyatakan pemerintah tak perlu lagi terlibat dalam sidang Isbat penentuan awal puasa atau Lebaran. Sebaliknya, hanya 36,50 persen masyarakat responden yang tetap menginginkan pemerintah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal, sedangkan 12,42 persen responden lainnya tak memberikan jawaban.

Rully menyebutkan, tingginya jumlah masyarakat responden yang meminta pemerintah tak ikut campur dalam penentuan awal puasa dan Lebaran adalah karena hari raya merupakan kepercayaan setiap warga negara yang tak dapat diintervensi.

Ia mengimbau, pemerintah memberikan kebebasan kepada warganya untuk menentukan sendiri hhari raya sesuai dengan keyakinannya.

Kalaupun pemerintah ingin ikut campur dalam penentuan awal puasa atau Lebaran, Rully berpendapat, porsinya harus dibatasi dan konsisten pada apa yang telah ditetapkan kalender yang telah dikeluarkan setiap pergantian tahun. Pasalnya, pemerintah telah menentukan hari libur Lebaran dalam kalender yang dikeluarkan setiap pergantian tahun.

"Sidang Isbat sebaiknya dilakukan organ masyarakat yang menyetujuinya saja tanpa dana APBN. Apalagi hasil isbat tak mengikat pada warga yang tak menyetujuinya," kata Rully saat menggelar jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Sekedar informasi saja, LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini lantaran merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pasalnya, selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antar-ormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.

Pengunggahan Data Pemilih Diharap Selesai Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, Jumat (16/8/2013) lalu. Namun, baru 85 persen data pemilih masuk di Sistem Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berharap, Senin (19/8/2013) ini, semua data dapat diunggah.

“Kami belum dapat laporan dari teman-teman daerah tentang total DPSHP di seluruh kabupaten/kota. Sampai saat ini baru 85 persen yang masuk (di KPU). Kami harapkan bisa selesai hari ini,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya, Senin.

Ia mengatakan, meski demikian, DPSHP sudah ada di tangan PPS. Hanya, katanya, pengiriman data ke KPU terhambat beberapa kendala. Disampaikannya, kendala pengiriman data antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan jaringan komunikasi melalui internet.

“Kita tunggu laporan DPSHP berjenjang itu sampai sekarang, meskipun sudah diumumkan di tingkat desa dan kelurahan,” ucapnya.

Ia memaparkan, data pemilih yang sudah masuk di Sidalih sebanyak 161 juta jiwa. Sebelumnya, KPU mencatat dalam DPS ada 187,9 jta jiwa yang terdaftar sebagai pemilih. Pascapengumuman DPS, KPU membuka kesempatan kepada publik untuk mengkritisi DPS.

Masukan dan tanggapan masyarakat itu kemudian diakomodir di dalam DPSHP yang ditetapkan PPS pada tanggal 16 Agustus 2013. DPSHP tersebut diumumkan lagi ke publik selama tujuh hari dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013.

Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus sampai 6 September 2013. KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 sampai 10 September 2013. Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 7 sampai 13 September 2013.

Pukuli Sopir Bus, 7 Preman Diringkus di Pintu Tol Kebon Jeruk

Liputan6.com, Jakarta : 7 preman diringkus polisi lantaran memukul sopir bus yang sedang menunggu penumpang di pintu Tol Kebon Jeruk, tepatnya di depan Apartemen Kedoya, Jakarta Barat.

"Mereka kita tangkap tadi siang karena memukuli sopir bus yang sedang menunggu penumpang di pintu tol depan Apartemen Kedoya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Barat AKBP Hengki Haryadi, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu, (14/8/2013).

Hengki menambahkan, polisi memperkirakan bahwa anggota komplotan mereka berjumlah sekitar 20 orang. "Mereka biasanya menawarkan jasanya kepada bus untuk dicarikan penumpang. Biasanya mereka ini disebut timer," jelas Hengki.

Setelah itu, lanjutnya, mereka akan meminta uang kepada pihak bus dengan cara memaksa. "Kalau tidak dikasih, mereka mengancam," tambah Hengki.

Hengki mengatakan pihaknya masih memeriksa dan mengembangkan kasus 7 pelaku yang tertangkap ini. "Dari situ kami akan mengembangkannya untuk menjaring seluruh komplotan yang cukup meresahkan masyarakat ini," tutup Hengki. (Ado)