JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki jalur pantai utara (pantura). Pasalnya, pantura merupakan jalur vital yang dilalui masyarakat khususnya di setiap menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri.
Politisi Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, jalur pantura semakin vital karena jalur itu juga merupakan jalur penopang distribusi berbagai kebutuhan pokok. Atas dasar itu, kondisi jalan yang layak menjadi wajib karena akan berimplikasi pada kenyamanan dan keamanan berkendara, serta penopang roda perekonomian nasional.
“Kami minta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalur pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini yang hanya dilakukan setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan proyek untuk menambah income bagi institusi atau oknum tertentu,” kata Muhidin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Muhidin melanjutkan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan karena 90 persen angkutan barang masih menggunakan jalur darat. Begitu pula dengan angkutan penumpang yang 95 persennya masih menggunakan jalur darat. Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa. Jalur pantura, katanya, dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan setiap harinya.
Untuk meningkatkan daya tahan jalan, Muhidin mengimbau agar perbaikan jalur pantura dilakukan dengan sistem beton. Alasannya, daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.
“Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi setelah itu tinggal perawatan saja. Libatkan pihak swasta agar lebih cepat,” ujarnya.
