JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tidak mempermasalahkan pencalonan Jenderal (TNI) Moeldoko sebagai calon Panglima TNI. Hanya, Kontras menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cuma mengajukan satu calon Panglima TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
"Dari segi hak asasi manusia dia (Moeldoko) tidak bermasalah. Artinya kita setuju saja. Tapi dalam prosesnya akan lebih baik kalau Presiden memberi variasi ke DPR," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di kantornya, Kamis (1/8/2013).
Haris mengatakan, selain Moeldoko, Presiden bisa juga mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia kepada DPR. Dalam pengajuan itu, Presiden bisa menyampaikan siapa yang menjadi prioritas. Jika hanya Moeldoko, kata dia, akan muncul kesan politis yang kental di mata publik.
"Yang saya khawatir sosok baik seperti Moeldoko malah masuk ke dalam bayang-bayang payung politik SBY," kata Haris.
Terkait sorotan sebagian pihak soal Operasi Sajadah yang muncul ketika Moeldoko menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Haris mengaku sudah pernah meminta klarifikasi masalah itu kepada Moeldoko.
Penjelasan Moeldoko ketika itu, kata Haris, sebenarnya usulannya bukan Operasi Sajadah, namun Gelar Sajadah. Usulan itu sebagai analogi untuk duduk bersama tanpa kekerasan. Namun saat dijalankan, kata dia, dipakai sebagai pembenaran oleh sejumlah anggota TNI bersama polisi untuk menutup Masjid Ahmadiyah.
"Kita jelaskan implikasinya sudah ke mana-mana. Akhirnya mereka terima. Menurut saya dia pendengar yang baik. Setelah itu dia tidak pernah bicara soal Gelar Sajadah. Saya apresiasi itu," kata Haris.
Seperti diberitakan, Komisi I DPR akan melakukan fit and proper test terhadap Moeldoko. Jika DPR menerima usulan Presiden, Moeldoko akan menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang hendak memasuki masa pensiun.
