Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru Letjen TNI Moeldoko mengucapkan sumpah dalam pelantikan dirinya oleh Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA | DANY PERMANAJAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, rekam jejak calon tunggal panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko, tergolong bersih.
"Untuk Jenderal Moeldoko tidak ada masalah. Ini penjelasan dari bapak ketua KPK," kata Hasanuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai bertemu dengan jajaran pimpinan KPK, Senin (19/8/2013).
Hasanuddin bersama sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya, antara lain Nurul Arifin dan Hely Fauzy, menemui pimpinan KPK dalam rangka menelusuri rekam jejak Moeldoko. Nurul mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari KPK seputar harta kekayaan Moeldoko.
Saat ditanya apakah ada peningkatan harta yang dimiliki Moeldoko dalam beberapa tahun terakhir, Nurul enggan membuka informasi dari KPK tersebut lebih jauh lagi. "Kita tidak berhak menginformasikan, ini sangat terbatas," ujarnya.
Hasanuddin mengatakan, berdasarkan peraturan undang-undang, Presiden berhak mengajukan satu calon panglima TNI. Calon tersebut, lanjutnya, kemudian akan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR yang dijadwalkan pada 21 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB.
Adapun Moeldoko sudah diajukan Presiden sebagai calon panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang masa baktinya akan berakhir akhir bulan ini. Surat yang berisi nama calon panglima tersebut diterima DPR dari Presiden pada 23 Juli 2013.
Sebelumnya, Jenderal Moeldoko dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko dilantik pada tanggal 22 Mei lalu. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko adalah Wakil KSAD. Ia juga sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur Lemhannas (2011).
